Polemik Pembebasan dan Pemotongan Pajak Mobil Baru
Akhir-akhir ini beredar kabar pemerintah akan melakukan pemotongan pajak kendaraan roda empat. Pemotongan pajak mobil menuai pro kontra di seluruh lapisan masyarakat. Ada yang menilai bahwa hal ini akan mendorong roda industri ekonomi dalam sektor otomotif yang saat pandemi mengalami kemerosotan. Ada juga yang beranggapan bahwa hal ini akan mencemari lingkungan alam, menambah kemacetan dan hanya akan dinikmati “kelas tertentu”. Esai kali ini bermaksud memaparkan pandangan saya pribadi mengenai polemik potongan pajak mobil baru tersebut.
Wacana pemotongan
Dari berbagai media yang bertebaran di setiap sudut-sudut ruang digital beredar kabar akan terjadi pemotongan dalam pajak kendaraan roda empat. Mobil-mobil baru dibeli dari dealer otomotif nantinya akan mendapatkan insentif bebas pajak. Hal ini dinamai dengan “pemotongan PPnBM” atau Pajak Penjualan Barang Mewah. Beredarnya kabar mengenai potongan pajak mobil telah hadir sejak tahun 2020 lalu. Namun pemerintah bersikeras untuk menolak pemotongan pajak kendaraan roda empat ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada 2020 lalu mengatakan “”Kita tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0% seperti yang disampaikan oleh industri dan Kementerian Perindustrian,” ujar Sri Mulyani.[1] Menteri Keuangan ini menilai pemerintah akan memberikan insentif secara merata ke seluruh sektor perekonomian.
Kalimat Sri Mulyani segera berbalik secara drastis setelah beberapa bulan selanjutnya. Sri Mulyani mengatakan bahwa industri otomotif menjadi sektor yang krusial dalam perekonomian saat ini. Beliau juga berkata “Kami coba satu demi satu, kami urai, sehingga bisa mengangkat dari sisi permintaan dan penawaran agar industri bisa bergerak lagi”. [2]Perubahan pikiran Sri Mulyani ini tidak terlepas dari belenggu kemerosotan ekonomi secara struktural khususnya sektor industri otomotif.
Di tengah situasi pandemi ini rezim kesehatan memporak porandakan perekonomian. Merosotnya perekonomian nasional dicatat dengan semakin minusnya pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal II sampai IV, PDB merosot. Pada kuartal II misalnya, minus -5,2% sedangkan kuartal III minus -3,4%.[3] Terakhir pada kuartal IV pertumbuhan ekonomi pada angka minus 2,1%.[4]
Data Kementerian Perindustrian mengatakan utilisasi industri selama pandemi dari Maret hingga Desember 2020 merosot secara drastis. Industri otomotif Indonesia mengalami kemerosotan yang amat dalam. Dicatat industri otomotif mengalami kemerosotan sebanyak 40% yaitu dari 80,8% menjadi 40%.[5] Merosotnya industri otomotif ini dapat dilihat dari merosotnya penjualan kendaraan dari perusahaan-perusahaan otomotif. Penjualan kendaraan motor turun 43,7% sedangkan penjualan mobil nasional turun sebesar 48,3%. Lebih spesifik lagi korporasi otomotif terbesar di Indonesia yaitu PT. Astra International Tbk. (ASII) mengalami kerugian yang amat pesat. Penjual kendaraan bermotor Astra menurun sebesar 51%.[6] Perusahaan tersebut mengalami penurunan pendapatan sangat drastis di tahun 2020 akibat adanya pandemi.
Dalil kemerosotan perekonomian terutama dalam industri otomotif menjadi landasan utama pemerintah untuk mengeluarkan pemotongan pajak kendaraan mewah bermobil ini. Pemotongan pajak kendaraan bermobil atau pemotongan PPnBM ini menurut pemerintah diharapkan akan dapat memulihkan sektor ekonomi industri otomotif. Bahkan untuk memulihkan industri otomotif Kementerian Perindustrian menghitung akan terjadi peningkatan produksi mobil -setelah kebijakan PPnBM ditetapkan- sebesar 81.752 unit. Estimasi penambahan output industri otomotif juga diperkirakan akan dapat menyumbangkan pemasukan negara sebesar Rp 1,4 triliun. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan kebijakan pemotongan PPnBM yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian sektor otomotif ini juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sektor lain. Menurutnya industri bahan baku otomotif juga terkena imbas keuntungannya.[7]
Jika PPnBM ini diterapkan maka pajak mobil baru dalam ukuran tertentu akan digratiskan atau paling tidak menjadi murah, yang mana hal tersebut akan membuat harga mobil menjadi murah dan kedatangan banyak pembeli. Dalam mekanismenya kebijakan penggratisan dan pemotongan PPnBM ini diatur secara sistemik. Pada tahap pertama yaitu tiga bulan pertama setelah kebijakan pemotongan PPnBM ini diterapkan, PPnBM akan dibebaskan artinya tidak ada pajak PPnBM dalam pembelian mobil baru. Pada tahap kedua yaitu tiga bulan setelah tahap pertama, PPnBM hanya akan dikenakan sebanyak 50%. Dan pada tahap ketiga yaitu enam bulan setelah tahap pertama, PPnBM akan dikenakan diskon 25%.
Dalam kapitalisme tentunya saja selalu ada motif dorongan konsumsi, dorongan konsumsi untuk menciptakan stabilitas pasar ini tidak terlepas dari kekuatan eksternal ekonomi. Kekuatan eksternal ekonomi di sini adalah pemerintah. Pemerintah yang berusaha menyelamatkan pasar otomotif yang kebakaran jenggot, berdalil bahwa dengan pemotongan PPnBM diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam PDB akan naik. Yang paling diharapkan oleh pemerintah adalah daya beli kendaraan bermobil -setelah diadakan pemotongan dan pembebasam pajak secara drastis- akan meningkat pesat.[8] Semakin tinggi daya konsumsi dalam ekonomi kapitalis tentunya akan meningkatkan angka PDB. Sungguh ironis, di bagian bawah nanti akan dianalisis bahwa PDB itu sangat problematik.
Kapitalisme di tengah pandemi kini mengalami kebakaran jenggot. Pasar tidak mengatur dirinya sendiri apalagi kini harus bertekuk lutut terhadap bencana pandemi. Dalil ekonomi neo-klasik yang menginginkan pemisahan ranah ekonomi dari politik namun sesekali pemerintah bercampur tangan ketidak pasar sedang ambruk agaknya segera menancap.[9] Pemerintah kita memberikan karpet merah kepada tatanan kapitalisme yang perlahan mulai ambruk.
Lobi-lobi kapitalisme kroni
Dalam melihat hal ini kita tidak bisa seolah memusatkan perhatian pada merosotnya kapitalisme secara struktural saja tapi kita juga harus menganalisis bagaimana aktor-aktor sebagai katalisator kapitalisme melakukan lobi-lobi dalam logika kapitalisme kroni. Konsep kapitalisme kroni dalam literatur ekonomi politik dikatakan sebagai hubungan timbal baik yang saling menguntungkan antara si patron dan si klien/kroni. Dalam kapitalisme kroni ada perbedaan kekuatan yang mana si patron memiliki kekuatan lebih kuat dan si klien/kroni kekuatannya lebih lemah.
James Scott dalam teorinya menyatakan bahwa si patron memiliki kekuatan politik mulai diantaranya jabatan birokrasi hingga kekuatan yuridis. Maka dari itu si patron biasanya merupakan elite-elite politik. Berbeda dengan si klien yang memiliki tidak memiliki kekuatan politik, yang pada akhirnya mengharuskan si klien bergantung pada si patron. Si klien dalam konsep kapitalisme kroni merupakan para pebisnis baik itu kapitalis maupun oligark. Para klien yang terdiri dari kapitalis ini senantiasa melakukan lobi-lobi kepada si patron atau elite politik untuk mendapatkan lisensi dan kekuatan lainnya sebagai karpet merah agar bisnisnya tetap lancar.[10]
Dalam konteks kasus potongan pajak kendaraan bermobil tentunya logika-logika semacam ini menyangkut. Para klien yang terdiri dari kapitalis otomotif kini berkerumun dan melobi elite politik untuk memberikan karpet merah yang dapat membuat bisnis mereka tetap lancar. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau yang disingkat Gaikindo melobi pemerintah dari tahun 2020 lalu. Mereka meminta insentif kepada pemerintah berupa yang mempengaruhi jual-beli mobil, termasuk pajak.
“Kami minta insentif ini bukan untuk selama-lamanya, hanya satu tahun saja. Dari September 2020 sampai September tahun depan, misalnya. Kalau angka penjualan sudah pulih dan meningkat hampir ke normal, kembali saja ke tarif yang berlaku sebelumnya,” ujar Ketua Gaikindo.[11] Mereka juga berdalil bahwa hal tersebut akan menyelamatkan pasar ekonomi industri otomotif nasional yang telah ambruk. Alhasil, beberapa bulan setelahnya tepatnya saat ini lobi-lobi tersebut dikabulkan oleh si patron sebagai elite politik. Jajaran teknokrat ekonom-ekonom neo-klasik di pemerintahan mulai dari Sri Mulyani hingga Airlangga Hartarto segera menyetujui hal tersebut. Mereka tentunya ingin pasar perekonomian berjalan stabil walau harus membiarkan dampak lain yang akan terjadi.
Potensi dampak lingkungan
Jika pemotongan pajak mobil disetujui yang mana akan meningkatkan daya belidan berefek pada meningkatnya volume kendaraan bermotor maka kita harus menganalisis potensi dampaknya terhadap ekologis. Mengingat ranah otomotif menjadi penyumbang tetap pada pencemaran lingkungan. Pemotongan pajak mobil yang diprediksi akan meningkatkan daya beli kendaraan ini akan turut menyumbang polusi udara secara drastis. Misalnya, di DKI Jakarta saja menurut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta asap kendaraan bermotor menyumbang polusi lingkungan sebesar 75% sumber emisi gas. Selain itu penelitian Institut Teknologi Bandung mengatakan kendaraan bermotor menyumbang partikulat berukuran 2,5 mikron yang berbahaya bagi kesehatan (PM 2.5) hingga 57 persen. Lebih menakutkannya lagi seperti yang dikatakan aktivis Greenpeace “Global Alliance on Health and Pollution pada 2019 menunjukkan polusi udara merupakan penyebab 123 ribu kematian dalam setahun”.[12]
Hakikatnya kapitalisme selalu menjadi kekuatan utama dalam perusakan lingkungan. Kapitalisme tidak menghiraukan kerusakan lingkungan saat ini. Jika Potongan dan pembebasan PPnBM ini diterapkan tentunya hal ini juga bertentangan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan yang berkelanjutan memandang bahwa pembangunan ekonomi harus selaras dengan lingkungan, ekonomi harus berada dalam tatanan yang sama dengan aspek ekologis. Hal tersebut agar menciptakan iklim yang harmonis antara pembangunan kesejahteraan dengan terjaminnya lingkungan sehat.
Di samping ini konsep pembangunan yang berkelanjutan tentunya adalah menjadi pola pembangunan yang berkepanjangan. Adalah menakutkan jika potongan dan pembebasan PPnBM ini diterapkan dengan dalil pertumbuhan ekonomi semata. PPnBM yang diproyeksikan untuk meningkatkan daya beli kendaraan bermobil tentunya akan meningkatkan volume kendaraan. Tingginya volume kendaraan seperti yang telah dijelaskan di atas akan berarti tingginya tingkat pencemaran udara yang berdampak pada rusaknya sistem ekologis dan kesehatan manusia.
Wacana pembebasan dan pemotongan PPnBM kendaraan roda empat yang dinilai para teknokrat neo-klasik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan keuntungan individu dalam membeli kendaraan ini harus dianalisis apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan pembebasan dan pemotongan PPnBM yang merugikan ekologis ini. Apakah PPnBM hanya menguntungkan kelas-kelas atas dalam struktur sosial masyarakat?
Pendekatan kelas
Wacana pembebasan dan pemotongan PPnBM kendaraan roda empat yang dinilai para teknokrat neo-klasik di pemerintahan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan keuntungan individu dalam membeli kendaraan ini harus dianalisis apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan pembebasan dan pemotongan PPnBM yang merugikan ekologis ini. Apakah pembebasan dan pemotongan PPnBM kendaraan roda empat ini akan dinikmati seluruh lapisan masyarakat? Atau apakah PPnBM justru hanya menguntungkan kelas-kelas atas dalam struktur sosial masyarakat?
Perekonomian masyarakat Indonesia ambruk seluruh lapisan masyarakat terkena imbasnya terutama kelas bawah. Mereka yang dimaksud kelas bawah di sini adalah mereka yang berpenghasilan rendah dan hanya bisa memasok kebutuhan hidupnya secara pas-pasan. Di tengah pandemi banyak orang-orang dipecat dari pekerjaan terutama bagi mereka yang memiliki daya jual rendah dalam dunia pekerjaan. Banyak kelas pekerja yang dirumahkan atau hanya bekerja paruh waktu karena adanya berbagai kebijakan akibat pandemi. Pekerja-pekerja yang dirumahkan oleh korporasi umumnya tidak lagi mendapatkan upah sebagaimana biasanya apalagi para pekerja yang jam kerjanya dikurangi saat pandemi ini. Dalam hal pengangguran, pada Agustus 2020 Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai angka 7,07%, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai peningkatan 1,84% dari Agustus 2019 lalu.[13] Tentunya pandemi menjadi faktor utama dari terciptanya banyak pemecatan karyawan yang berpengaruh pada meningkatnya jumlah pengangguran struktural.
PHK tenaga kerja, WFH, pengurangan waktu jam kerja dan berbagai lain yang memelaratkan masyarakat harus dipandang sebagai akibat drastis porak-poranda pandemi terhadap rezim perekonomian. Tentunya yang paling terdampak dari semua ini adalah masyarakat dari kelas bawah, mereka kehilangan pendapatan baik secara formal maupun informal. Kelas menengah kebawah saat ini kekurangan pertahanan ekonomi yang terus terkikis oleh rezim wabah kesehatan. Hal ini berbeda dengan kelas atas yang notabenenya diisi golongan konglomerat pemodal kapitalis, mereka umumnya hanya terdampak kecil atau paling tidak profit mereka menurun.
Pembebasan dan pemotongan PPnBM agaknya tidak memungkinkan akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, kebijakan yang merugikan secara ekologis tersebut tidak akan dinikmati oleh kelas menengah kebawah yang notabenenya kini sedang sangat kesulitan. Mobil bukan komoditas utama yang dibutuhkan kelas menengah ke bawah tapi yang dibutuh kelas menengah ke bawah saat pandemi ini adalah kebutuhan pokok. Direktur Research Center of Reform on Economics Pitter Abdullah mengatakan bahwa pembebasan PPnBM untuk menyasar pada konsumsi kelas menengah ke bawah tidak akan signifikan.[14]
Tentunya yang paling diuntungkan dari kebijakan pembebasan PPnBM ini adalah kelas menengah ke atas dan kelas atas sebagai konglomerat. Kelas menengah ke atas menjadi konsumen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Proporsi konsumsi kelas menengah ke atas dicatat menyumbang angka 80% dalam konsumsi nasional.[15] Dapat dikatakan ada potensi besar bahwa kelas menengah ke atas akan menjadi salah satu lapisan yang paling menikmati fasilitas insentif pembebasan dan pemotongan PPnBM kendaraan bermobil. Namun karena pandemi ini ada juga yang memprediksi bahwa kelas menengah ke atas agaknya tidak akan begitu konsumtif mengingat perekonomian mereka juga terdampak.
Jika kita kita menganalisis kelas atas yaitu para konglomerat tentunya mereka antusias. Kebijakan pembebasan dan pemotongan PPnBM secara cepat membuat pasar saham otomotif ramai beberapa hari yang lalu. Para oligark dan kapitalis berlomba-lomba menanamkan modalnya untuk demi mendapatkan akumulasi material di tengah pandemi. Dicatat pasar saham otomotif, berdasarkan data Bloomberg pada Senin lalu, saham PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS) memimpin reli penguatan di sektor ini. Saham IMJS langsung melesat 19,63 persen ke posisi 390. Hal tersebut kemudian diikuti oleh PT. Astra International Tbk dan PT. Mitra Pinasthika Mustika Tbk yang sahamnya ikut melonjak.
Kelas konglomerat kini berlomba-lomba untuk melakukan penanaman modal dalam industri otomotif. Mereka menikmati fasilitas pembebasan dan pemotongan PPnBM kendaraan roda empat dari pemerintah. Jelas sekali motif mereka adalah keuntungan, pembebasan PPnBM yang dapat mengurangi harga mobil secara drastis akan meningkatkan pembelian kendaraan roda empat tersebut. Perusahaan industri otomotif mendapatkan keuntungan yang signifikan baik dari pembelian produk atau pun penanaman modal para konglomerat kapitalis.
Cukup jelas bahwasanya yang diuntungkan hanyalah kelas konglomerat. Kelas menengah ke bawah yang sangat terdampak perekonomiannya akibat pandemi sama sekali tidak diuntungkan dalam hal ini, mengingat mereka harus menjamin keamanan kebutuhan pokok ekonomi mereka. Kebijakan pembebasan dan pemotongan PPnBM kendaraan roda empat -yang penuh dengan praktik kapitalisme kroni, dampak lingkungan yang signifikan dan hanya menguntungkan kelas tertentu — ini tidak lain dari fasilitas negara yang memberi karpet merah kepada kalangan elite ekonomi borjuis yang mereka anggap sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Kritik dalil PDB
Target pertumbuhan ekonomi menjadi dalil utama pemerintah dalam melakukan pembebasan PPnBM kendaraan roda empat. Jika pembebasan PPnBM mobil diterapkan pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi akan naik pesat. PDB yang seringkali dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi diprediksi akan naik. Produk Domestik Bruto sebagai sistem untuk mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi suatu negara ini sesungguhnya problematik. PDB dinilai bias dalam menjadi indikator pertumbuhan ekonomi.
Kritik radikal terhadap sistem PDB dilontarkan oleh ahli ekonomi politik Lorenzo dalam bukunya Problem Domestik Bruto: Sejarah Realitas Politik Dibalik Angka Pertumbuhan Ekonomi.[16] PDB yang dijadikan indikator berbagai kebijakan ekonomi politik seperti contohnya saat ini mengandung cacat. Menurutnya Produk Domestik Bruto cenderung menghitung tingkat konsumsi domestik ketimbang produksi. PDB dinilai condong mengukur pertumbuhan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam dan daya beli masyarakat. PDB juga tidak menghitung ranah ekonomi informal, yang notabenenya mendominasi masyarakat Indonesia. Dan perlu ditegaskan di sini PDB tidak melihat ketimpang sosial dalam suatu negara. Dan PDB bukan berarti kesejahteraan warga Indonesia karena PDB menghitung siapapun orang yang ada di Indonesia termasuk para kapitalis asing yang menanamkan modalnya di tanah ibu pertiwi secara eksploitatif !
Dalam sejarahnya, cara konsep penghitungan indikator pendapatan nasional ini telah dilakukan pertama kali di Inggris. William Petty merupakan orang kepercayaan raja Inggris menghitung indeks kesejahteraan Skotlandia yang saat itu ingin memisahkan diri dari Inggris. Petty dengan mudah mengatakan bahwa konsumsi menjadi indikator utama dalam melihat pendapat nasional. Hal ini kemudian ditentang oleh para pemikir-pemikir ekonomi lain.
Konsep pengukuran pendapatan nasional yang sampai hari ini dibakukan dan dinamakan PDB berawal dari Amerika tepatnya pasca The Great Depression 1929. Seorang Yahudi bernama Simon Kuznets diperintahkan oleh AS untuk menghitung perekonomian AS pasca krisis ekonomi 1929 dan PD-II. Dari awal penghitungannya, metodenya tersebut tidak lepas dari belanja militer yang meningkat, yang juga notabenenya saat itu sedang menguat. Sejarah PDB ini sangat problematik dan buku Lorenzo secara rinci menjelaskan bias politik dari konsep Problem Domestik Bruto dalam dinamika sejarah.
PDB di Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang, mereka umumnya aktor-aktor yang menguasai perekonomian nasional. Pada 2016 lalu kombinasi kekayaan 50 orang oligark di Indonesia mencapai angka AS$99 miliar, mereka umumnya bergerak di sektor otomotif, perbankan, tembakau dan media. Kekayaan 50 orang oligark di Indonesia setara dengan 9,54% PDB di Indonesia. Bahkan menurut majalah Globe Asia jumlah kekayaan 150 orang konglomerat di Indonesia mewakili 15% PDB di Indonesia.[17]
Agaknya cukup jelas bahwa PDB di Indonesia secara khususnya tidak lain seperti apa yang dikatakan Lorenzo Fioramonti adalah Problem Domestik Bruto. Jelas sekali bahwa PDB di Indonesia -yang katanya tinggi dan sering digemborkan pemerintah- sebagian besar hanya mewakili pendapatan segelintir oligark. PDB yang dalam konteks pembebasan dan pemotongan PPnBM kendaraan bermobil dijadikan sebagai dalil adalah menakutkan. PDB bukan indeks kesejahteraan pendapat seluruh warga negara Indonesia dan bilamana PDB nantinya meningktkan bukan berarti pertumbuhan seluruh warga negara meningkat.
Epilog
Wacana pemotongan dan pembebasan PPnBM kendaraan roda empat harus dihentikan. Kebijakan tersebut jangan dinilai sebagai faktor yang akan meningkatkan PDB karena tidak lain hal tersebut sangat problematis. Jauh dari sebelumnya memang sektor industri otomotif mengalami kemerosotan signifikan dan berhasil membuat para kapitalis dan oligark otomotif bertekuk lutut melakukan lobi-lobi kapitalisme kroni terhadap para elite politik. Hal tersebut bukan berarti ditanggapi dengan begitu enteng dengan memberikan lisensi yang dinilai menguntungkan dari kacamata yang bias.
Cukup jelas bilamana PPnBM diterapkan hanya akan menguntungkan segelintir orang konglomerat karena nyata mereka yang mereka yang paling antusias. Sementara kelas menengah bawah tidak bisa menikmati hal tersebut, karena kebutuhan pokok di tengah pandemi yang paling krusial dan mereka butuhkan. Perekonomian mereka harus dipandang yang paling terdampak dari porak-poranda rezim pandemi ini. Di lain hal dalam dimensi ekologi dan kesehatan bilamana kebijakan pemotongan dan pembebasan pajak mobil baru ini diterapkan tentunya akan meningkatkan volume kendaraan, yang mana hal tersebut penyebab utama pencemaran lingkungan dan kerusakan sistem kesehatan.
Terakhir, jika dalil utama pemerintah dalam kebijakan pemotongan dan pembebasan pajak mobil baru ini adalah peningkatan PDB Nasional maka tentunya hal ini sangat problematis. Seperti yang telah dijelaskan PDB itu tidak mewakili pendapat seluruh warga negara Indonesia –karena hakikatnya PDB bukan tentang melihat pemerataan, sebagian besar PDB tidak lain hanya mewakili pendapatan para oligark Indonesia yang notabenenya bergerak dalam industri media, tembakau dan otomotif. PDB yang dalam sejarahnya sangat problematik dan bias kepentingan ini jangan digunakan lagi sebagai indikator kebijakan.
Esai yang saya tulis hanya berusaha menuangkan gagasan dan keresahan saya mengenai isu pemotongan dan pembebasan pajak mobil baru. Dan saya berharap pemerintah seharusnya menciptakan iklim etika yang normatif. Dalam artian pemerintah seharusnya memberikan bantuan sosial ekonomi secara besar-besaran kepada masyarakat yang ekonominya saat ini ambruk. Pemerintah seharusnya melindungi Marhaen, Kromo dan Proletar yang kini berada dalam tatanan yang sangat kesulitan.
Daftar Pustaka
Buku
Carporaso, James. 2015. Teori-teori Ekonomi Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fioramonti, Lorenzo. 2018. Problem Domestik Bruto: Sejarah Realitas Politik Dibalik Angka Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta Selatan: Marjin Kiri.
Mughis, Abdul & Husain, Coen. 2020. Oligarki: Teori dan Kritik. Jakarta Selatan: Marjin Kiri.
Artikel Jurnal
Scott, James. 1972. Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. The American Political Science Review, Vol 66. No 1.
Artikel media daring
Badan Pusat Statistik. Tingkat Pengangguran Terbuka 20 Agustus 2020. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkatpengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html.
CNBC Indonesia. Sri Mulyani Tolak Pajak 0% Mobil Baru, Ternyata ini Alasannya. https://www.cnbcindonesia.com/news/20201020143711-4-195714/sri-mulyani-tolak-pajak-0-mobil-baru-ternyata-ini-alasannya.
Ekonomi Bisnis. Apa itu Resesi Ekonomi? ini Penyebabnya. https://ekonomi.bisnis.com/read/20201105/9/1313933/apa-itu-resesi-ekonomi-ini-faktor-penyebabnya.
Ekonomi Bisnis. Masih Resesi BPS Mencatat Ekonomi Kuartal Empat Anjlok.https://ekonomi.bisnis.com/read/20210205/9/1352656/indonesia-masih-resesi-bps-catat-ekonomi-kuartal-empat-anjlok-219-persen#:~:text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA%20%2D%20Badan,sebesar%20minus%200%2C42%20persen.
Investasi Kontan. Masih dibayangi Pandemi Covid-19 Pendapatan Astra ASII Terkikis. https://investasi.kontan.co.id/news/masih-dibayangi-pandemi-covid-19-pendapatan-astra-asii-terkikis-2637.
Kata Data. Menimbang Potensi Pembebasan Pajak Mobil untuk Bantu Pemulihan Ekonomi. https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/602bcc8d10eea/menimbang-potensi-pembebasan-pajak-mobil-untuk-bantu-pemulihan-ekonomi
Kontan. Pajak PPnBM dibebaskan, Berapa Penurunan harga Mobil Baru? https://industri.kontan.co.id/news/pajak-ppnbm-dibebaskan-berapa-penurunan-harga-mobil-baru-1.
Medcom. PPnBM Dinilai Bertentangan dengan Komitmen Pembangunan yang Berkelanjutan. https://www.medcom.id/ekonomi/makro/5b2edV4N-relaksasi-ppnbm-dinilai-bertentangan-dengan-komitmen-pembangunan-berkelanjutan.
Sindo News. Demi Pembeli Pengusaha Mobil Ngemis Insentif ke Pemerintah. https://ekbis.sindonews.com/read/143482/33/demi-pembeli-pengusaha-mobil-ngemis-insentif-ke-pemerintah-1598339330.
Catatan Kaki
[1] CNBC Indonesia. Sri Mulyani Tolak Pajak 0% Mobil Baru, Ternyata ini Alasannya. https://www.cnbcindonesia.com/news/20201020143711-4-195714/sri-mulyani-tolak-pajak-0-mobil-baru-ternyata-ini-alasannya.
[2] Kata Data. Menimbang Potensi Pembebasan Pajak Mobil untuk Bantu Pemulihan Ekonomi. https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/602bcc8d10eea/menimbang-potensi-pembebasan-pajak-mobil-untuk-bantu-pemulihan-ekonomi.
[3] Ekonomi Bisnis. Apa itu Resesi Ekonomi? ini Penyebabnya. https://ekonomi.bisnis.com/read/20201105/9/1313933/apa-itu-resesi-ekonomi-ini-faktor-penyebabnya.
[4] Ekonomi Bisnis. Masih Resesi BPS Mencatat Ekonomi Kuartal Empat Anjlok.https://ekonomi.bisnis.com/read/20210205/9/1352656/indonesia-masih-resesi-bps-catat-ekonomi-kuartal-empat-anjlok-219-persen#:~:text=Bisnis.com%2C%20JAKARTA%20%2D%20Badan,sebesar%20minus%200%2C42%20persen.
[5] Ibid.
[6] Investasi Kontan. Masih dibayangi Pandemi Covid-19 Pendapatan Astra ASII Terkikis. https://investasi.kontan.co.id/news/masih-dibayangi-pandemi-covid-19-pendapatan-astra-asii-terkikis-2637.
[7] Kontan. Pajak PPnBM dibebaskan, Berapa Penurunan harga Mobil Baru? https://industri.kontan.co.id/news/pajak-ppnbm-dibebaskan-berapa-penurunan-harga-mobil-baru-1.
[8] Ekonomi Okezone. Pajak Mobil Baru 0% Demi Kejar Pertumbuhan https://economy.okezone.com/read/2021/02/16/320/2363187/pajak-mobil-baru-0-demi-kejar-pertumbuhan.
[9] Carporaso, James. Teori-teori Ekonomi Politik. Pustaka Pelajar
[10] Scott, James. Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia.
[11] Sindo News. Demi Pembeli Pengusaha Mobil Ngemis Insentif ke Pemerintah. https://ekbis.sindonews.com/read/143482/33/demi-pembeli-pengusaha-mobil-ngemis-insentif-ke-pemerintah-1598339330.
[12] Medcom. PPnBM Dinilai Bertentangan dengan Komitmen Pembangunan yang Berkelanjutan. https://www.medcom.id/ekonomi/makro/5b2edV4N-relaksasi-ppnbm-dinilai-bertentangan-dengan-komitmen-pembangunan-berkelanjutan.
[13] Badan Pusat Statistik. Tingkat Pengangguran Terbuka 20 Agustus 2020. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkatpengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html.
[14] Ibid
[15] Ibid
[16] Fioramonti, Lorenzo. Problem Domestik Bruto: Sejarah Realitas Politik Dibalik Angka Pertumbuhan Ekonomi.
[17] Mughis, Abdul. Oligarki: Teori dan Kritik.
